Langkah Strategis
Terlepas dari model pelaksanaannya, ada beberapa aspek fundamental yang mutlak diperkuat agar program MBG tidak melenceng dari tujuan mulianya:
- Standar Keamanan Pangan. Setiap menu MBG wajib melalui uji kelayakan gizi dan keamanan sebelum dibagikan. Pemerintah perlu menyiapkan regulasi teknis yang jelas, mulai dari standar higienitas dapur, rantai penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tanpa standar ketat, risiko keracunan massal akan terus mengintai.
- Sistem Pengawasan Berlapis. Pengawasan tidak boleh hanya berhenti di level sekolah atau penyedia katering. Harus ada mekanisme berlapis: pemerintah pusat mengawasi kebijakan, pemerintah daerah mengontrol operasional, sekolah memantau distribusi harian, dan orang tua ikut mengawasi kualitas makanan yang masuk ke perut anak-anak. Tanpa pengawasan lintas pihak, kebocoran dan kelalaian akan mudah terjadi.
- Transparansi dan Partisipasi Publik. Pengadaan dan distribusi makanan MBG harus dilakukan secara terbuka, mulai dari informasi anggaran, daftar penyedia, hingga menu harian yang diberikan kepada siswa. Dengan sistem informasi yang mudah diakses masyarakat, orang tua dan publik luas dapat ikut mengawasi jalannya program. Keterbukaan ini tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam menjaga mutu layanan.
- Penegakan Hukum. Aspek hukum harus menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan MBG. Regulasi yang jelas dan sanksi yang tegas perlu ditegakkan terhadap pihak yang lalai atau sengaja melakukan pelanggaran, agar ada efek jera. Kepastian hukum tidak hanya melindungi siswa sebagai penerima manfaat, tetapi juga memberikan kejelasan tanggung jawab bagi sekolah, penyedia makanan, dan pemerintah daerah. Dengan penegakan hukum yang konsisten, program MBG bisa lebih terjamin keberlanjutan serta akuntabilitasnya.
