Penutup
Meski sejumlah langkah telah dilakukan, kebijakan tersebut belum cukup menjawab kegelisahan guru honorer swasta. Keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan, tetapi tanggung jawab terbesar tetap berada di tangan pemerintah pusat. Negara harus hadir dengan kebijakan afirmatif yang memberi ruang keadilan bagi guru honorer swasta, baik melalui perluasan formasi PPPK, pemberian insentif khusus, maupun skema perlindungan sosial yang memadai.
Suara guru honorer swasta adalah suara keadilan yang tertunda. Menggugat kesenjangan bukanlah perlawanan, melainkan panggilan hati untuk mengetuk nurani para pembuat kebijakan. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya, dan sudah saatnya negara membalas pengabdian itu dengan kebijakan yang berkeadilan.
Sebab tanpa langkah nyata, kondisi ini akan terus berlarut, dan luka guru honorer swasta akan tetap menjadi noda dalam wajah pendidikan kita.
Mereka bukan sekadar pengajar di kelas-kelas sederhana, melainkan penjaga api peradaban yang menyalakan harapan generasi penerus bangsa, termasuk mereka yang tumbuh di pelosok negeri.
Karena itu, keadilan bagi guru honorer swasta bukan sekadar janji politik, melainkan amanah konstitusi sekaligus panggilan kemanusiaan. Hanya dengan hadirnya kebijakan yang berpihak, negara benar-benar dapat membalas pengabdian mereka dengan kehormatan yang layak dan menutup celah ketidakadilan yang selama ini dibiarkan terbuka.
